http://www.alfaomegapajak.com

semoga dengan website baru kami lebih baik dalam menyampaikan berita-berita maupun peraturan pajak

Kami Tim Alfaomega Consultant Mengucapkan :
Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Libur tanggal 17 September 2009 sd 27 September 2009

kembali beraktivitas tanggal 28 September 2009

Terima Kasih.

Tim Alfaomega Consultant

Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) yang baru berlaku mulai 1 April 2010.”Perlu aturan pelaksanaan, sosialisasi, dan lainnya sehingga pemerintah mengusulkan agar UU baru ini mulai berlaku 1 April 2010,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam raker Pansus RUU PPN dan PPnBM DPR, di Jakarta, Senin (14/9). Raker Pansus PPN dan PPnBM kemarin mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU PPN dan PPnBM untuk dibahas di pembahasan tingkat II (pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR).

Raker yang dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) Melchias Markus Mekeng, diawali dengan laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPN dan PPnBM Vera Febyan-thy. Saat disampaikan laporan, Panja belum mengambil keputusan apakah akan memberlakukan UU baru mulai 1 Januari 2010 atau 1 April 2010. Namun kemudian, pemerintah mengusulkan mulai 1 April 2010.

Setelah 10 fraksi di Komisi XI DPR menyampaikan pendapat mini fraksi, Pansus menyetujui untuk membawa RUU itu pada pembahasan tingkat II yang dijadwalkan pada 16 September 2009.

Beberapa ketentuan dalam RUU itu antara lain bahwa dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan penyediaan sumber giziyang harganya terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar, dan buah segar, ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN.

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek pajak yang sama juga disepakati objek tertentu yang sudah dikenai pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN. Objek pajak dimaksud adalah barang hasil pertambangan galian c, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, serta jasa boga atau katering.

Selain itu, Panja DPR dan pemerintah menyepakati jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk perbankan syariah tidak dikenai PPN. Sedangkan, besaran tarif tertinggi PPnBM disepakati naik dari 75% menjadi 200%. Ini untuk memberi ruang kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan regulasi.

Selain itu, barang yang jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, seperti miras, disepakati tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah, melainkan barang yang dikenai cukai.

Sementara itu, barang hasil pertanian yang dambil langsung dari sumbernya tetap sebagai barang kena pajak yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan atau deemed pajak masukan.

Sumber : Investor Daily Indonesia

Penambahan jenis produk pertanian bebas Pajak Pertambahan Nilai ditentang Fraksi Partai Amanat Nasional DPR karena hanya menguntungkan importir. Aturan ini sebaiknya tidak diatur dalam UU karena akan sulit untuk diperbaiki. “F-PAN menyampaikan min-derheit nota (nota keberatan) karena tidak sependapat dengan dimasukkannya susu, telur, daging, sayuran, dan buah-buahan sebagai barang tidak kena PPN,” ujar anggota Panitia Khusus PPN dari F-PAN, Dradjad H Wibowo, di Jakarta, Senin (14/9).

Awalnya, produk pertanian yang bebas PPN hanyalah beras.gabah, jagung, kedelai, dan garam. Empat dari lima komoditas itu adalah sumber utama karbohidrat dan protein nabati.

Menurut Dradjad, tambahan produk bebas PPN menjadi disinsentif yang signifikan bagi petani, peternak, dan pelaku usaha domestik dalam upaya meningkatkan produksi.

“Cadangan devisa yang terku-ras untuk impor pangan mencapai 5 miliar dollar AS setahunnya,” ungkap Dradjad.

Meski demikian, secara keseluruhan pemerintah dan Panitia Khusus RUU PPN yang terdiri dari perwakilan 10 fraksi di DPR menyepakati penambahan jumlah kebutuhan pokok produk pertanian yang tidak kena PPN.

Kesepakatan itu lebih didorong keinginan kalangan DPR untuk memberikan keringanan kepada produk pertanian meski pada awalnya tidak mendapat dukungan Depkeu.

Dengan demikian, nota keberatan F-PAN tak menghambat persetujuan RUU PPN PPnBM di tingkat Pansus. RUU ini tetap dibawa ke Rapat Paripurna DPRpada 16 September 2009.

Darmin pernah menolak

Darmin Nasution ketika menjadi Dirjen Pajak menolak penambahan jumlah produk pertanian yang mendapatkan PPN karena penerapannya sulit dilakukan. Pembebasan PPN sebaiknya didasarkan pada omzet tertentu tanpa memandang jenis komoditas [Kompas, 16/7).

Sebelumnya, pembebasan pengenaan PPN produk strategis pertanian hanya ada dalam PP Nomor 7 Tahun 2007 soal Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 soal Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebas-kan dari Pengenaan PPN.

Menkeu sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan dan sosialisasi UU PPN dan PPnBM diberlakukan mulai 1 April 2010.

Ketua Panitia Kena RUU PPN PPnBM Vera Febyanthy menyebutkan, pihaknya belum memutuskan waktu mulai diberlakukannya UU ini.

Salah satu substansi penting dalam RUU ini adalah menyepakati tarif PPN sebesar 10 persen. “Namun, pemerintah diberi kewenangan mengubah tarif PPN menjadi minimal 5 persen dan maksimal 15 persen,” ujar Vera.

Sumber : Kompas

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mul-yani Indrawati mengungkapkan, anggaran dan program stimulus fiskal 2010 masih tersedia. “Program dan anggaran untuk stimulus fiskal tetap kami sediakan. Tapi nama stimulus fiskal seperti 2009 kemarin tidak ada,” kata Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Senin (14/9). Menurut Menkeu, sesuai pembahasan negara-negara anggota G-20 baru-baru ini yang disebut stimulus fiskal adalah bentuk pengeluaran pemerintah, yakni belanja maupun pemotongan atau pengurangan pajak, atau dalam bentuk bantuan sosial langsung ke masyarakat Hal itu berbeda dengan pengertian stimulus selama ini, yakni berupa anggaran yang langsung disalurkan untuk belanja dan pembiayaan kementerian/lembaga (K/L).

Untuk itu, pemerintah akan lebih memprioritaskan stimulus berupa pengurangan pajak, meskipun tidak berarti anggaran K/L bakal dikurangi. “Kalau menurut observasi kami selama delapan bulan ini (stimulus) yang paling efektif ternyata justru yang berhubungan dengan penurunan pajak, karena langsung dinikmati masyarakat Sedangkan yang be-lanja-belanja itu masih membutuhkan proses administrasi,” jelas dia.

Stimulus juga diwujudkan dalam bentuk penambahan belanja, terutama infrastruktur dan bantuan kepada masyarakat Selain itu, stimulus fiskal bisa berbentuksubsidi Program Keluarga Harapan (PKH).

“Bahkan, apabila memungkinkan dan ada ruang dalam APBN pasti anggaran untuk stimulus fiskal bakal dinaikkan,” ujar dia.Lebih lanjut kata Sri Mulyani, pihaknya akan memberikan usulan penyediaan stimulus fiskal kepada pemerintahan mendatang. “Nanti kan ada kabinet baru, dan Presiden akan menyusun program 100 hari. Yang kami laporkan kepada Presiden adalah APBN 2010 ada ruang untuk stimulus fiskal. Itu nanti dikhususkan kalau pemerintah baru ada program-program yang sifatnya urgent? tutur dia.

Defisit 2%

Menkeu juga menuturkan, defisit pada 2010 bisa mencapai 2%. Tapi hal tersebut tidak akan menimbulkan convidence problem untuk APBN 2010.”Defisit 2010 sekitar 1,6% dan 1,7% dalam APBN. Tapi kalau dilihat dari finandngmasih memungkinkan untuk defisitnya dinaikkan sampai 2%. Itu tanpa menimbulkan convidence problem dan lain-lain,” tegas dia.

Namun, kata Menkeu, hal tersebut sangat tergantung dari kondisi RAPBN yang disepakati sekarang. “Sekarang yang disetujui defisit 1,7%, jadi fiskal space itu memungkinkan kalau akselerasinya mau dipercepat Jika program-program dan proyek-proyeknya sudah siap, bisa saja defisit ditambah sampai dengan 2%,” jelas dia.

Sumber : Investor Daily Indonesia

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana masuk ke lebih banyak instansi Pemerintah Pusat maupun daerah untuk mengorek data wajib pajak. Lembaga pemungut pajak ini sedang mengincar data milik kepolisian daerah (Polda), pemerintah daerah (pemda), Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Agama (Depag). Tentu, Ditjen Pajak tidak asal meminta data. Ada alasan khusus dan kuat untuk men-dapatkan data wajib pajak. Terutama, “Saat melakukan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana perpajakan,” kata Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo, Jumat (11/9). Dasar kewenangan Ditjen Pajak tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya wajib memberikan data dan informasi yang diminta Ditjen Pajak. Kalau tidak, ada hukumanmaksimal pidana penjara setahun dan denda Rp 25 juta

Tjiptardjo menjelaskan, ia meminta keterangan atau bukti dari Polda lantaran lembaga itu memiliki data tentang pemilik kendaraan baru. “Kami hanya meminta data mengenai pemilik mobil mewah,” katanya.

Dari pemda, Ditjen Pajak mengincar data mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), yang diterbitkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. “Dari sini kan ketahuan, siapa saja yangbelum punya nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan lainnya,” kata Tjiptardjo.

Ditjen Pajak juga merangkul Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh data warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri. “Jangan sampai, ada data keluar masuk Indonesia tapi kok surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak malah tidak masuk ke Ditjen Pajak,” ujar Tjiptardjo.

Tak cuma itu, Ditjen Pajak juga mengincar data perceraian dari Kantor Urusan Agama. “Data kawin cerai juga perlu.

Misalnya, bagaimana aspek pajak perceraian Anang dan Krisdayanti. Pokoknya, semua data kami masukkan,” kata Tjiptardjo.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Imigrasi R. Muchdor tidak keberatan dengan rencana Ditjen Pajak meminta data keimigrasian. Tapi, soal diberikan atau tidak, “Saya lihat dulu surat permintaan dari Direktur Jenderal Pajak,” katanya. Sedang Jurubicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Chrysnanda Dwi Laksana memilih tidak berkomentar.

Sumber : Harian Kontan

9,971.00

8,587.82

6,989.05

9,250.74

1,460.20

1,943.20

14,464.93

1,286.52

205.29

16,494.63

10,823.46

8.12

34,781.67

2,848.69

1,553.12

1,678.07

120.28

205.97

2,658.79

6,961.95

6,991.31

86.86

1,417.90

9,541.26

293.13

PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (WP real estat), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh WP real estat dilakukan :
   1. paling lama 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran, dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran;
   2. sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal jumlah seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kurang dari jumlah bruto nilai pengalihan hak.
2. Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan pada saat ditandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam hal pembayaran atau angsuran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan sebelum 1 Januari 2009 dan penjualan atas pengalihan tersebut belum diakui sebagai penghasilan Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tersebut sampai dengan 31 Desember 2008 maka PPh Final atas pembayaran atau angsuran tersebut harus dibayar sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
4. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan di cabang maka pembayaran PPh dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dapat dilakukan oleh cabang. Namun seluruh pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dicabang harus dikonsolidasi oleh pusat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.
5. Dalam hal terdapat dua atau lebih Wajib Pajak bekerja sama membentuk Kerja Sama Operasi (KSO)/Joint Operation (JO) melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan maka PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dibayar oleh masing-masing anggota KSO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterima masing-masing anggota KSO.
6. Dalam hal PPh Final sebagaimana dimaksud dalam butir 5 telah dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama KSO atau salah satu anggota KSO maka SSP tersebut dipindahbukukan ke masing-masing anggota KSO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterima masing-masing anggota KSO.
7. Atas pelaksanaan aturan peralihan Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
   1. Surat Keterangan Bebas (SKB) pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final dapat diterbitkan kepada Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (WP Badan real estat) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1)       pengalihan hak (penjualan) atas tanah dan/atau bangunan dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2009;

2)       penghasilan atas pengalihan hak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi;

3)       permohonan diajukan oleh WP Badan real estat yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan disertai lampiran berupa daftar tanah dan/atau bangunan sesuai format yang ditetapkan yang diisi dengan lengkap meliputi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli tanah dan/atau bangunan.

1. 1. Sehubungan dengan nama dan NPWP pembeli yang tercantum dalam SKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditegaskan bahwa :

1)         NPWP pembeli wajib dicantumkan dalam permohonan SKB, kecuali berdasarkan ketentuan perpajakan pembeli tersebut tidak wajib memiliki NPWP;

2)         nama pembeli yang tercantum dalam permohonan SKB adalah pembeli yang tercantum dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB);

3)         dalam hal terjadi perubahan PPJB sehingga WP Badan real estat menerima atau memperoleh penghasilan dari perubahan PPJB tersebut, maka SKB hanya dapat diterbitkan apabila WP Badan real estat dapat membuktikan bahwa penghasilan dari perubahan PPJB tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.